Smaller Default Larger

Pengamat: Rupiah Takkan Tembus 14.000

Senin, 16 Maret 2015 | 11:44

http://id.beritasatu.com/macroeconomics/pengamat-rupiah-takkan-tembus-14000/110714  

JAKARTA- Head of Economic Research Danareksa Research Institute dan Direktur PT Danareksa Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan optimistis, nilai tukar rupiah tidak akan menembus Rp 14.000 per dolar AS, asal tidak ada kesalahan kebijakan pemerintah. Keyakinan itu didasari oleh kondisi fundamental ekonomi nasional yang kuat dan masih tingginya tingkat kepercayaan investor asing.

 

Apalagi, ada kekuatan tambahan untuk mempertahankan nilai tukar rupiah, yakni kepemilikan asing yang berkisar 37% hingga 40% dari total surat utang pemerintah. Logikanya, asing pasti tidak mau kehilangan investasi mereka, sehingga mereka akan ikut menjaga stabilitas rupiah. 

 

“Selama ini mungkin orang tidak menyadari hal itu. Tapi, saya pikir kepemilikan asing menjadi tambahan kekuatan bagi s bilitas rupiah,” ujar dia saat dihubungi Investor Daily di Jakarta, pekan lalu.

 

Dengan fondasi ekonomi yang ada, lanjut dia, nilai tukar rupiah bisa bergerak di kisaran Rp 12.500-12.800 per dolar AS dalam tiga bulan mendatang. Selanjutnya, dalam enam bulan ke depan, rupiah bisa berada di kisaran Rp 11.800- 12.000 per dolar AS jika ‘diperbolehkan’ berada di kisaran tersebut.

 

Ekonom Unika Atma Jaya A Prasetyantoko juga mengingatkan pemerintah dan Bank Indonesia agar lebih serius meredam penurunan rupiah. Dari akhir tahun lalu hingga awal Maret ini, peran BI sebagai otoritas moneter dan pemerintah RI sebagai otoritas fiskal kurang dalam meredam pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Akibatnya, rupiah kini melemah cukup dalam hingga menembus level Rp 13.000 per dolar AS.

 

“Memang, faktor utama pelemahan rupiah adalah sentimen global. Ada kecenderungan hampir semua mata uang dunia melemah terhadap dolar AS, seiring membaiknya perekonomian Amerika Serikat. Tapi sayangnya, upaya otoritas kurang meyakinkan, terutama bagi para investor. Idealnya, kurs rupiah mendekati asumsi APBN-P 2015 sebesar Rp 12.500 per dolar AS. Jadi, jangan jauh-jauh dari angka itu,” ungkap Prasetyantoko di Jakarta, Sabtu (14/3).

 

Prasetyantoko mengingatkan, selain dampak faktor global, pelemahan rupiah dipicu sentimen negatif besarnya defisit transaksi berjalan (current account). Ia juga menyoroti soal utang luar negeri swasta yang sudah sangat besar, yang seharusnya dikurangi dan dilindung nilai (hedging). Selain itu, banyak pihak di dalam negeri lebih suka bertransaksi menggunakan dolar AS, sehingga rupiah menjadi kurang bernilai.

 

Oleh karena itu, pemerintah dan BI perlu berhati-hati, jangan seolah-olah membiarkan rupiah melemah karena diharapkan memperbaiki defisit transaksi berjalan seiring lebih murahnya produk Indonesia di pasar ekspor. Kesan ini terlihat pada pernyataan pemerintah yang tidak terlalu mempermasalahkan pelemahan rupiah.

 

“Namun, kenyataannya, pelemahan rupiah tidak bisa berdampak menggenjot ekspor Indonesia dan sekaligus memperbaiki current account secara signifikan. Kita sebaiknya berhati- hati dan jangan langsung meniru Jepang yang sengaja mendepresiasi yen terhadap dolar AS agar produk manufakturnya murah di luar negeri. Selama ini, harga produk yang murah mampu meningkatkan ekspor Jepang, sehingga menyelamatkan industri manufaktur di dalam negerinya,” tutur Prasetyantoko.

 

Dia menyarankan pemerintah fokus merealisasikan rencana paket kebijakan untuk memperkuat rupiah dan memperbaiki defisit transaksi berjalan, yang diumumkan pekan lalu. Walau agak terlambat, hal itu cukup bagus dan diharapkan bisa meredam gejolak rupiah dan mengembalikannya ke fair value mendekati Rp 12.500 per dolar AS.

 

Kebijakan yang dinilai bagus antara lain insentif pajak bagi perusahaan Indonesia yang produknya minimal 30% untuk pasar ekspor. Kebijakan ini diharapkan menggenjot ekspor dan bisa membuat neraca transaksi berjalan positif. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) juga akan mendorong dan memaksa transaksi di Indonesia memakai rupiah, kecuali turis di sektor pariwisata. Hanya saja, kebijakan tersebut masih membutuhkan waktu agar berdampak positif secara signifikan terhadap pasar uang di dalam negeri.

 

Sedangkan Direktur PT Recapital Asset Management Pardomuan Sihombing mengatakan, paket delapan kebijakan yang akan diterbitkan pemerintah bisa meredam anjloknya rupiah dalam jangka panjang. Namun, kebijakan itu dinilai belum bisa mengangkat secara cepat nilai tukar rupiah dalam jangka pendek.

 

“Ada dua hal yang wajib menjadi prioritas pemerintah saat ini. Pertama, mencermati kebutuhan dolar dari para korporasi untuk pelunasan utang valas jangka pendek yang lumayan tinggi. Pemerintah perlu menginventarisasi pihak mana saja yang butuh dolar. Kalau permintaan terhadap dolar masih tetap tinggi, ya terjadi kekeringan pasokan dolar,” ujar dia.

 

Sedangkan analis PT Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih mengatakan, jika ditelisik lebih lanjut, pelemahan rupiah bukan semata-mata fenomena global. Pelemahan signifikan terhadap dolar AS tidak terjadi pada mata uang bath Thailand, rupee India, dan peso Filipina. “Jadi, ada masalah juga di dalam negeri kita, misalnya, permintaan dolar yang ternyata tinggi. Banyak emiten belum melakukan hedging. Volume impor juga diperkirakan naik pada Maret, untuk persiapan pasokan bahan baku periode Ramadan Juni-Juli nanti. Jadi, hati-hati, jika pemerintah memberikan pernyataan yang kurang pas ke publik, pasar akan cenderung merasa serba salah,” ungkap Lana. 

 

Sementara terkait rupiah yang sudah menembus Rp 13.000 per dolar AS, Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Ryan Kiryanto berpendapat, hal ini masih bisa diterima. Apalagi, kondisi perekonomian dan perbankan nasional sekarang berbeda dengan saat krisis moneter tahun 1998. Rasio utang terhadap produk domestik bruto juga masih rendah sekitar 26%, sehingga masih bagus dan sehat. Ekonomi Indonesia juga masih tumbuh di atas 5% dan inflasi pun cenderung menurun ke arah 4%. Jadi, masyarakat tidak perlu panik, karena tekanan ini temporer saja. (ID/gor)

Galeri Foto TUK CIMBA Medan